Ibukota Indonesia – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Nusantara (KemenP2MI) resmi bekerja serupa dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memulai pembangunan sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia yang mana lebih besar baik.
“Kami ingin merancang sistem yang tersebut lebih tinggi baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesi di kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada pemeliharaan lalu pemberdayaan pekerja migran Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak pada pelatihan di konteks psikologis juga pemahaman keagamaan.
Selain itu, banyak anak-anak pekerja migran yang dimaksud miliki akses terbatas berhadapan dengan pendidikan, kemudian Menteri Karding memacu PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga mengajukan permohonan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Tanah Air di hal wirausaha.
“Bahwa dia kembali ini sangat lebih besar baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengemukakan pihaknya selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa juga negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan penduduk khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang mana dipandang diperlukan bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dikerjakan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Publik PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
