JAKARTA – Kementerian Koordinator Lingkup Maritim dan juga Penanaman Modal (Kemenko Marves) memacu penerapan kebijakan berbasis-bukti penduduk mampu semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang mana menjadi pemicu polusi.
“Dengan data ilmiah, kita bisa saja menjelaskan bahwa hambatan polusi udara adalah hambatan sama-sama kemudian semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat di pernyataannya, diambil Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Pencemaran Atmosfer di area Indonesia
Menurut ia data pemerintah menunjukkan apabila polusi udara pada Ibukota masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar substansi bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia telah menerapkan dan juga memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi substansi bakar yang dimaksud berada di area bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan substansi bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang tersebut menetapkan batas pada polutan di emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran unsur bakar, seperti sulfur lalu karbon monoksida, dan juga nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia sudah pernah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik juga merencanakan pengerjaan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu juga perencanaan yang mana baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation juga ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan lalu riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang tersebut dapat menjadi alat ukur,” ucapannya di lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang digunakan diselenggarakan Clean Air Asia lalu ViriyaENB di tempat Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, teristimewa di dalam sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang digunakan menyamaratakan kedudukan antara perusahaan yang mana mencoba menghurangi emisinya dengan perusahaan yang dimaksud enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan pembaharuan perilaku untuk menyokong warga dapat menghasilkan kembali lebih besar sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
