JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kesempatan reshuffle kabinet usai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lalu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut, jabatan menteri merupakan tugas negara. PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi di merancang pemerintahan selama dua periode. Kader PDI Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang tersebut kosong.
“Artinya pada pada waktu ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang digunakan dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” tutur Seno, Hari Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang masih duduk di dalam kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami di tempat pada jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan belaka apabila merasa sudah ada tiada memerlukan pemikiran kerja dan juga jasa dari para kader kami,” ucap Seno.
“Tetapi apabila tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berazam dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawaban sampai tuntas,” imbuhnya.
Seno menyampaikan alasan dua kadernya yakni Risma lalu Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus pada dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, Risma serta Pramono ditugaskan segera progresif di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
“Kami tidaklah ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang digunakan sama-sama penting. Maka tentu sekadar ketika ditugaskan menjadi kepala wilayah memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Risma juga Pramono mendapat tugas agar dapat terus turun ke penduduk untuk menerima aspirasi masyarakat. “Maka diperlukan suatu langkah yang mana sifatnya fokus untuk penugasan partai yang dimaksud diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu belaka harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang digunakan saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal segera merombak atau reshuffle kabinet pada waktu dekat. Hal ini pasca kedua Risma mundur dari Menteri Sosial kemudian Pramono Anung menanggalkan jabatan Sekretaris Kabinet.
