JAKARTA – pemerintahan Indonesia diminta untuk menyiapkan mitigasi menghadapi konflik modern dan juga multikrisis. Untuk itu, para pemimpin bukan terlena dengan manuver serta intrik urusan politik yang tersebut tak substansial sehingga mengabaikan kepekaan di menghadapi ketidakpastian global dan juga risiko turbulensi yang semakin curam juga berpotensi membahayakan bangsa pada jangka panjang.
Hal yang disebutkan disampaikan pakar pertahanan sekaligus alumnus Doktoral Strategi Keamanan Universitas Keamanan (Unhan) Dina Hidayana usai mengikuti Dialog Demokrasi di area Habibie Center Ibukota beberapa waktu lalu.
Kondisi ekstrem akibat perpindahan era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiquity (VUCA) menuju Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiquity (TUNA) perlu diwaspadai dan juga diantisipasi secara detail kemudian cermat agar Indonesia tiada turut terjebak pada multikrisis kemudian efek peperangan modern.
“Tanpa upaya pencegahan (mitigasi) yang dimaksud serius melalui reformulasi rancang bangun sistem strategi perencanaan, proyeksi ancaman serta pengawasan memadai, maka kekacauan kemudian runtuhnya kedigdayaan negara bukanlah hal mustahil,” kata putri dari almarhum Mardani abituren AKABRI 74 ini, Selasa (17/9/2024).
Dina memandang adagium “si vis pacem, para bellum”, yang tersebut artinya jikalau menginginkan damai maka bersiaplah konflik masih relevan dengan strategi pertahanan kontemporer. Kondisi masa damai justru lebih tinggi rumit dibandingkan masa perang, mengingat “war time” semata-mata berfokus pada pelaksanaan serta kemenangan pertempuran tanpa mengindahkan efisiensi.
Baca juga: KSAU Sebut Defense Lingkungan Jadi Salah Satu Kekuatan Perang Modern
Sementara “peace time” menuntut efisiensi kemudian efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional yang digunakan terbatas, baik itu SDM maupun SDA untuk eksistensi berkesinambungan.
Dina menyebut, fakta bahwa rakyat lalu aktor urusan politik kekinian cenderung disibukkan dengan perebutan kekuasaan atau suksesi kepemimpinan di dalam berbagai organisasi serta institusi tanpa mengindahkan visi serta solusi kongkret yang digunakan ditawarkan pada mengatasi berbagai persoalan dan juga ancaman bagi penduduk juga masa depan negeri.
”Baru hanya umum selesai dengan urusan pemilihan presiden dan juga para legislator yang digunakan masih menyisakan polemik, beberapa bulan ke depan sudah ada dihadapkan kembali dengan pilpres tingkat area yakni pemilihan gubernur kemudian bupati/wali kota. Pertanyaannya, ide kemudian gagasan seperti apa yang dimiliki para kandidat di memitigasi wilayah-wilayah di tempat Indonesia di menghadapi peperangan terbuka lalu asimetris hingga ancaman multikrisis?” tanya Dina.
