Bisnis

Harga Jalan keluar di dalam RI Lebih Mahal 400%, Ini adalah Arahan Jokowi ke Kepala BPOM

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memohonkan Kepala Badan Pengawas Penyelesaian lalu Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang tersebut baru hanya dilantik untuk mengendalikan biaya obat yang mahal. Pasalnya, tarif obat pada tanah air bisa saja 400% lebih lanjut tinggi dibandingkan pada luar negeri.

“Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana biaya obat ini mampu dikontrol setidaknya bisa saja mirip-mirip dengan tarif generik atau nilai obat di tempat negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” ujar Taruna di keterangannya di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Taruna pun menegaskan di mengendalikan biaya obat, BPOM tak sanggup bekerja sendiri. Dia telah lama diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Bidang Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “soal itu, beliau meminta-minta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi mengenai hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik juga lintas sektor.”ujarnya

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Negeri Sakura yang tersebut dibutuhkan di tempat di negeri. “(Banyak) dibutuhkan di area negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa jadi sampai sini, ia terdampar di dalam negara tetangga, misalnya Singapura. Hal ini akan berdampak berat ke publik kita.”

“Karena kalau mau pakai obat itu ia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya mengawasi kemungkinan besar ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan industri pelayanan kondisi tubuh internasional. Kitanggakmenuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang dimaksud menciptakan obat itu tak dapat masuk sini,” kata Taruna.

“Kemudian ada juga hambatan obat pada negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) memohon guidance percepatanclinical trialagar obat yang dimaksud harus dipercepatkan tak perlu dibuat lama disahkan,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button