Jakarta – Juru kampanye urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi menyimpulkan rencana pemerintah menggunakan satu pulau pada Kepulauan Seribu, untuk menampung sampah mungkin mencemari laut.
“Potensi pencemaran tentu sangat besar, tidak ada hanya saja ke tanah juga udara. Tapi berkemungkinan ke perairan yang digunakan dampaknya tiada hanya sekali kecacatan sistem ekologi laut, namun juga mengganggu hasil tangkapan (ikan) nelayan,” kata Atha pada waktu dihubungi Tempo, pada Kamis, 18 Juli 2024.
Atha meninjau permasalahan pengelolaan sampah dalam DKI Jakarta sudah ada terlampau kritis. Apalagi tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gebang sudah ada melebihi kapasitas sejak beberapa tahun lalu.
Kelebihan muatan sampah di dalam TPA juga terbentuk pada banyak penampungan lainnya di dalam Indonesia. Bahkan sebagian TPA sudah berjalan kebakaran yang menyebabkan krisis iklim semakin parah. “Ini bermetamorfosis menjadi sinyal bahwa factor iklim kemudian cuaca dapat memperparah status yang dimaksud akan datang,” tutunya.
Menurut dia, ketimbang memakai tempat baru di dalam Pulau Seribu sebagai tempat pengelolaan sampah, lebih banyak baik pemerintah menyelesaikan krisis dengan edukasi pemilahan.
“Pemilahan justru harusnya bermetamorfosis menjadi kunci utama. Bahkan jikalau dilihat komposisi sampah ketika ini, lebih banyak dari separuhnya sampah organik yang mana punya cara tersendiri untuk mengelolanya,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Kepala daerah DKI Jakarya Heru Budi Hartono mengusulkan memulai pembangunan pulau baru untuk area pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi Daerah Khusus Ibukota (DKJ). Alasannya, Ibukota Indonesia bukan lagi memiliki lahan untuk dijadikan posisi pembuangan sampah di sepuluhan tahun ke depan.
Bahkan, pulau sampah juga dapat menampung sampah dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi (Bodetabek).
Hal ini harus segera berubah menjadi perhatian yang tersebut penting lantaran menurut Atha, sampah setiap hari tidak ada berkurang melainkan meningkat.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, serta Bahan Beracun Sangat Merugikan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati menyatakan telah lama mengetahui rencana eksekutif Provinsi DKI DKI Jakarta untuk memulai pembangunan pulau di dalam Kepulauan Seribu yang akan dijadikan tempat pembuangan sampah atau pulau sampah.
Namun, kata Vivien, informasi itu masih bersifat informal. “Untuk pulau sampah, saya belum pernah secara formal diberitahu,” kata Vivien ketika ditemui dalam sela acara Rapat Kerjasama Nasional Pengelolaan Limbah, Sampah, lalu Bahan Beracun Sangat Berbahaya ke Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Menurut Vivien, informasi yang digunakan didapatkan terkait pulau sampah belum detail seperti konsep serta desainnya. “Memang telah dibicarakan dengan kami, tapi secara informal. Tapi kami belum dengar rencana besarnya, bagaimana desainnya. Kami belum dengar,” ungkapnya.
Vivien pun berharap pulau sampah yang digunakan ingin dibangun Pemprov DKI DKI Jakarta itu semata-mata menampung residu. Ia menyokong perkembangan tempat pembuangan akhir (TPA) baru bagi Jakarta. “Mengingat TPA Bantargebang sudah ada hampir penuh juga sampah di dalam DKI Jakarta itu sekitar 8 ribu ton per hari. Memang besar,” ucapnya.
IRSYAN HASYIM
Pilihan editor: Begini Efek Kerusuhan di dalam Puncak Jaya, Papua Tengah
Artikel ini disadur dari Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah
