Ibukota – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menafsirkan penyelenggaraan bioetanol sebagai campuran pada unsur bakar minyak (BBM) jenis bensin di dalam Nusantara dapat menekan importasi kemudian mewujudkan swasembada energi ke depannya.
"Pemerintah menyokong pemanfaatan mobil listrik. Tetapi, di dalam situ tidak ada cukup makanya didorong juga penggunaan bioetanol ke depan. Dan ini saya yakini bukan cuma pemerintah ketika ini, pemerintah ke depan juga menginginkan swasembada energi yang sehat," kata Erick dalam sela hadir di rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di dalam Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Erick menyampaikan bahwa pemerintahan ketika ini serta pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terus berupaya menekan importasi BBM.
Dia mengemukakan salah satu upaya yang dimaksud direalisasikan pemerintah adalah dengan menggerakkan pemakaian kendaraan listrik dan juga pemanfaatan substansi bakar dari bioetanol.
"Tapi kita memang benar berprinsip bahwa yang tersebut namanya impor BBM ini harus dikurangi ke depan. Kita harus swasembada energi," ucap Erick.
Erick menjelaskan bahwa pada era digitalisasi pada waktu ini, semakin berbagai pemukim yang akan beralih ke mobil listrik, mengakibatkan berkurangnya jumlah keseluruhan mobil yang dimaksud menggunakan material bakar fosil. Dia juga menyoroti bahwa penyelenggaraan unsur bakar fosil yang dimaksud dapat digantikan dengan bioetanol.
"Ini kan eranya sudah ada era digitalisasi saya rasa. Dan makin berbagai yang dimaksud nanti memakai mobil listrik, makin sedikit jumlah agregat mobil yang menggunakan BBM. Pengaplikasian BBM-nya sendiri nanti ada dengan bioetanol," ucap Erick.
Menurut dia, pengaplikasian bioetanol dianggap sebagai alternatif yang mana positif ke depan dikarenakan memberikan prospek untuk menghurangi ketergantungan pada materi bakar fosil, dan juga menyumbang pada upaya pemeliharaan lingkungan dan juga keberlanjutan energi.
"Nah ini yang digunakan kita rasa pemanfaatan (bioetanol) juga alternatif daripada bioetanol berubah menjadi hal-hal yang mana saya rasa positif ke depan," tambah Erick.
Dalam kesempatan itu, Erick juga menanggapi terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi.
Menurut Erick, hal itu dijalankan agar penyaluran BBM subsidi lebih tinggi tepat sasaran serta menyesuaikan dengan kondisi dunia usaha penduduk Indonesia yang berbeda-beda.
"Pembatasan tidaklah ada, kan total penduduk Indonesi makin banyak, tetapi kan segi keekonomian setiap penduduk Indonesia berbeda-beda. Jadi, tepat sasaran yang dimaksud lebih banyak diutamakan," katanya.
Erick juga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN tidaklah terlibat di pengambilan tindakan terhadap kebijakan dari wacana tersebut. Tetapi ia menyebutkan, ketika ini wacana yang disebutkan masih didiskusikan pada antara kementerian terkait.
Kementerian BUMN menggalang langkah-langkah pemerintah di mengatur bantuan-bantuan yang digunakan seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik juga gas.
Selain itu, Erick juga berharap agar hal yang dimaksud tidaklah berubah menjadi polemik di dalam sedang masyarakat. Apalagi, hal itu telah digodok hampir setiap tahun lebih, sehingga bukanlah sesuatu yang baru.
"Dengan sekarang keterbukaan informasi, dengan adanya juga yang dimaksud namanya digitalisasi, saya rasa tak diperlukan dikhawatirkan itu," kata Erick.
Artikel ini disadur dari Erick: Penggunaan bioetanol wujudkan swasembada energi ke depan
