JAKARTA – Selain aksi demo penolakan Undang-undang pemilihan kepala daerah oleh Baleg DPR RI di area beberapa tiktik penting dalam Jakarta, terdeksi email DPR RI diretas, pagi ini ribuan email dengan arahan perlawanan tersebar serentak ke seluruh redaksi media nasional.
Bahkan ada beberapa orang yang dimaksud melaporkan telah dilakukan mendapatkan email yang disebutkan yang dimaksud dikirim dari server resmi DPR RI, memuat kritik tajam terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah yang mana baru belaka disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Hingga berita ini ditayangkan, identitas pihak yang digunakan bertanggung jawab melawan serangan ini masih belum diketahui.
Namun yang pasti, peretasan ini berhasil mengirimkan ribuan email ke berbagai alamat, termasuk seluruh redaksi media nasional yang tersebut menerimanya secara serentak pada pagi hari ini.
Pesan yang dimaksud mengundang rakyat Indonesia untuk bersatu melawan apa yang tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi serta konstitusi.
Pesan di email yang dimaksud menegaskan bahwa langkah DPR tiada berpihak pada kepentingan rakyat, dan juga menyerukan seluruh penduduk untuk bersuara melawan kebijakan yang dianggap merugikan dan juga mematikan demokrasi.
Selain itu, peretas juga mengancam akan membocorkan lebih banyak sejumlah informasi sensitif apabila tuntutan mereka itu bukan dipenuhi, menambah ketegangan di tempat sedang situasi urusan politik yang digunakan semakin memanas.
Hingga ketika ini, pihak DPR RI masih belum memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Investigasi terhadap peretasan yang disebutkan sedang berlangsung, sementara umum menanti tanggapan resmi dari lembaga legislatif tersebut. Adapun isi email yang dimaksud yang tersebut berhasil dalam capture oleh pasukan redaksi Inews. –
Siapa sangka manusia mantan tukang kayu dari kota kecil di tempat Jawa bisa saja mendirikan lebih besar dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan juga wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi usaha keluarga.
