JAKARTA – Ketua Umum Global Melayu Planet Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus mengimbau anggota Paskibraka 2024 yang dimaksud diminta melepas jilbab agar segera mengundurkan diri. Sebab, mempertahankan kehormatan wanita lalu ketaatan untuk Allah SWT lebih banyak utama juga mulia ketimbang mengikuti aturan yang tersebut dinilai tiada Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak ada larangan bagi siapa pun wanita yang digunakan beragama muslim untuk mengenakan hijab pada Indonesia, termasuk pada menjalankan tugas negara yakni menjadi anggota Paskibraka. Ini adalah aneh serta sangat berbeda dari peraturan sebelumnya. Sebagai penanggung jawab Paskibra 2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus menjelaskan dasar pelarang ini,” kata Said untuk media di area Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Hal ini disampaikannya merespons ada yang tersebut berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang mana perempuan tidak ada ada yang dimaksud mengenakan jilbab.
Said Aldi Al Idrus. Foto/Istimewa
Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang tersebut sebelumnya mengenakan jilbab, tanpa peringatan ketika sampai dalam IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang tersebut membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.
Seperti diketahui, ketika ini penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menanggapi hal itu, Said menegaskan di menjalankan tugas negara, tidaklah ada larangan memakai hijab, termasuk Anggota Paskibra. Sebab itu merupakan impelementasi sila pertama di tempat di Pancasila.
“Ingat, sila pertama Pancasila itu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Setiap warga negara di tempat republik ini diberikan kebebasan di memeluk serta taat terhadap ajaran agama masing-masing. Kita mengakui adanya Tuhan yang digunakan wajib disembah dengan segala aturannya untuk hidup di tempat dunia. Jadi kenapa ada pelarangan hijab terhadap anggota Paskibra 2024? BPIP harus jelas ini untuk publik. Jangan sampai kebijakan ini memunculkan perpecahan,” kata Said.
Said yang digunakan juga Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat (MPP DPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) periode 2024-2029 ini mengungkapkan, dari beberapa media yang dimaksud diamati terkait persoalan ini, terdapat 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang tersebut mengenakan hijab. Namun semuanya harus mencopot penutup aurat itu sebab aturan yang mana dikenakan BPIP.
“Ini peraturan serta kebijakan yang tersebut diskiriminasi. Mencopot hijab bagi Paskibraka perempuan, tentunya miris dan juga sangat tiada adil. BPIP jangan seenaknya hanya buat peraturan. Pancasila yang tersebut seperti apa yang digunakan diterapkan BPIP ini. Ingat sila pertama pada Pancasila itu apa. Apa perlu BPIP ini diajari kembali mengenai Pancasila,” pungkasnya yang juga Ketua Lingkup Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini.
