JAKARTA – Adanya aturan larangan operasional truk bersumbu tiga selama 16 hari selama Lebaran menyebabkan pelaku bisnis truk tiada lagi miliki ruang untuk “bernafas”. Kondisi ini jelas akan mengakibatkan terganggunya logistik nasional .
Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, pelarangan Lebaran kali ini yaitu selama 16 hari merupakan yang terlama sepanjang sejarah. Menurutnya jangankan 16 hari, 10 hari hanya logistik nasional itu telah terganggu.
“Dulu kala pertama itu cuma 2 hari sebelum hari H kemudian 2 hari pasca hari H. Tapi mengalami perkembangan menjadi 3 hari pasca kemudian sebelum hari H, sampai terakhir 5 hari sebelum dan juga setelahnya hari H. Tetapi kali ini akan ada 16 hari, jadi sangat menyengsarakan sejumlah pihak juga mengorbankan dunia usaha kita,” ujarnya.
Dia menjelaskan, truk ini merupakan pilar utama dalam pada konstruksi sektor ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah sedang berusaha mencapai 8% pertumbuhan, tapi di tempat sisi lain truk logistik sebagai pendukungnya diberhentikan.
“Jadi, ini memang sebenarnya suatu tindakan yang mana tak sinkron antara pimpinan tertinggi dengan menterinya,” ungkapnya.
Dia menuturkan, aturan pelarangan itu akan mengakibatkan pengusaha perusahaan truk logistik bukan mempunyai penghasilan selama 16 hari dan juga dampaknya juga termasuk terhadap para buruh dalam pelabuhan akan tidaklah bekerja selama 16 hari. Di samping itu, kapal-kapal yang digunakan datang dari luar negeri akan membongkar dalam pelabuhan Tanjung Priok, pada pada waktu mereka kembali pasti kosong, sebab tiada ada kontainer yang digunakan akan masuk ke luar negeri.
“Dan bahkan apabila ini terjadi stagnasi maka kapal luar negeri ini akan pulang menyebabkan kontainer itu kembali sebab nggak ada tempat untuk bongkar muat,” tuturnya.
Di sisi lain, katanya, sektor khususnya sektor pengolahan juga akan kekurangan komponen baku serta akan berhenti berproduksi, sehingga buruh-buruh di tempat pabrik juga tidaklah akan bekerja. Disampaikan, 60% materi baku bidang itu masih impor kemudian 80% itu kawasan sektor ada di tempat Jawa Barat. Bisa dipastikan, dia yang paling sengsara.
“Inilah akibatnya yang tersebut akan kita rasakan dengan kebijakan pelarangan yang dimaksud terlalu lama itu,” ungkapnya.
