JAKARTA – pemerintahan berada dalam menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau serta Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tak pernah meratifikasi FCTC dikarenakan Indonesia berbeda dari negara lainnya.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah hasil kepanjangan tangan dari FCTC. “Jika Permenkes memang sebenarnya benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, identik hanya Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini bukan pernah mengesahkan FCTC,” kata Moddie di siaran persnya, Hari Jumat (6/9/2024).
Moddie mengatakan, pemerintahan Indonesia baru hanya mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini sudah pernah mengatur segala seluk beluk yang dimaksud berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Peraturan yang dimaksud mengatur beberapa hal yang dimaksud di dalam antaranya pelarangan pelanggan rokok eceran, melarang unsur tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga pembaharuan desain lalu kemasan bungkus rokok. Khusus yang dimaksud terakhir, Kementerian Bidang Kesehatan berupaya mencampuri urusan lebih lanjut terpencil dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.
Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain kemudian kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya juga Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, pengaplikasian warna Pantone 448 C yang dimaksud mana adalah warna terjelek di tempat dunia.
Tidak semata-mata pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan serius gambar kondisi tubuh menjadi 50% lalu cuma boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi merupakan layanan berhenti merokok.
“Tidak bisa jadi dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tiada punya pembangunan kuat sehingga harus mengekor apa yang mana dilaksanakan oleh United Kingdom serta Australia,” tambahnya.
Oleh sebab itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini bukan disahkan. Selain lantaran Indonesia tak punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang digunakan kuat lalu itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup kemudian saling menghidupi satu dengan lainnya.
Kemudian, pemerintah perlu mengambil tindakan mengenai kebijakan yang tersebut akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Sistem Tembakau kemudian Rokok Elektrik.
Kedua, tidaklah melibatkan kepentingan asing di mengatur kebijakan Industri Hasil Tembakau akibat Indonesia miliki kemandirian yang tersebut kuat, serta itu tercermin melalui kretek. “Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian serta kedaulatan yang dimaksud kuat. Kretek yang kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita bukan diatur-atur asing,” tandasnya.
