Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral berubah jadi prioritas diplomasi Tanah Air di dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesia menggalakkan reformasi PBB kemudian lembaga multilateral lainnya akan berubah menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam jadwal diskusi “Dinamika kemudian Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, juga Perekonomian Global” oleh The Yudhoyono Institute di dalam Jakarta, Minggu.
Menurut dia, kerangka institusi multilateral yang dimaksud ada pada waktu ini seperti PBB serta Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi lalu kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini bukan mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tidak ada lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Tanah Air senantiasa menggerakkan pergerakan reformasi multilateral sebab meyakini bahwa sistem multilateral yang mana efektif harus dibuat lebih banyak inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam bumi yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menyebabkan globus terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Tanah Air terancam melemah jikalau tak diiringi dengan inovasi tata kelola dalam tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan rute reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB di bentuk penambahan jumlah keseluruhan anggota masih Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di dalam Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, juga lainnya mempunyai populasi juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang tersebut setara di bentuk tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
