JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 membolehkan partai kebijakan pemerintah (parpol) di dalam DPRD mengusung calon kepala wilayah (cakada) di tempat Pilkada. MK beralasan, aturan ini untuk menjaga pendapat sah yang diperoleh partai pada Pemilu, agar dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi.
Praktisi Hukum Nasrullah menilai, harusnya pandangan MK yang dimaksud juga berlaku di menjaga kata-kata partai dalam DPR. Karena ada parpol tidaklah dapat menyalurkan aspirasi di dalam DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold.
Namun beliau mengungkapkan, MK setiap saat menolak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen setiap saat ditolak.
“Harusnya (pemahaman sejenis juga digunakan pada DPR), cuman kan PHPU terkait hal yang disebutkan selama ini masih rutin ditolak MK, alasannya setiap saat oleh sebab itu open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah agregat partai politik,” kata Nasrullah, Kamis (22/8/2024).
Selain itu beliau mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden dalam pemilihan raya 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan bisa saja mengusung calon presiden.
Mengacu terhadap putusan MK, Nasrullah melihat, ada pernyataan rakyat yang juga terabaikan lantaran partai yang didukung tidaklah masuk ke parlemen.
“Melalui putusan 60 kemarin, nampaknya kita mengawasi akan ada perkembangan wacana ke arah sana untuk menyamakan pengaturan presidential threshold, pertanyaan hukum yang akan muncul apakah memungkinkan partai nonparlemen ke depannya dapat mencalonkan calon presiden atau seperti apa,” tutupnya.
Sebelumnya, MK sependapat aturan yang digugat Partai Buruh kemudian Partai Gelora membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai urusan politik partisipan pilpres yang dimaksud telah lama memperoleh pengumuman sah di pemilihan umum meskipun tak memiliki kursi pada DPRD. Akibatnya, menghurangi nilai pemilihan kepala tempat yang digunakan demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
“Sebab, pengumuman sah hasil pemilihan umum menjadi hilang sebab tiada dapat digunakan oleh partai kebijakan pemerintah untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui akan calon kepala area yang dimaksud akan diusungnya,” kata Hakim MK.
MK menyampaikan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala area yang dimaksud demokratis. Salah satunya dengan membuka kesempatan terhadap semua partai urusan politik partisipan pilpres yang mana memiliki kata-kata sah di pilpres untuk mengajukan akan calon kepala wilayah agar penduduk dapat memperoleh ketersediaan beragam akan datang calon.
