Jakarta – Badan Pengawas pemilihan atau Bawaslu akan mengawasi pengadaan surat suara pemilihan kepala daerah dari proses produksi sampai pendistribusian. Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan pengawasan melekat logistik yang disebutkan akan diatur pada Peraturan Bawaslu yang mana pada waktu ini pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum serta HAM.
“Bawaslu juga masih mengawaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait logistik yang tersebut saat ini masih rute tahap uji publik,” kata Herwyn pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Untuk tempat terpencil dan juga susah terjangkau, pengawasan akan dilaksanakan oleh pasukan dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan juga Panwaslu Kelurahan atau Desa (PKD). Herwyn menuturkan, selain satuan kerjanya, Bawaslu juga akan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun untuk Pemilihan Kepala Daerah sesuai Undang-Undang bahwa Pengamat Pemilihan diregistrasi oleh KPU, tidak oleh Bawaslu.
“Prinsipnya, pelibatan masyarakat sipil di semua tahapan, seperti tahapan distribusi logistik, akan selalu melibatkan oleh Pengawas kami yang digunakan di bawah,” tutur Herwyn.
Sementara itu, KPU akan menyusun linimasa produksi yang harus dipatuhi vendor percetakan surat ucapan pilkada agar logistik KPU wilayah sangat jauh yang mana sulit dijangkau sanggup sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang akan dilaksanakan oleh penyedia untuk area prioritas yang tersebut lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada waktu dihubungi Tempo, kemarin.
Yulianto mengutarakan garis waktu produksi ini untuk memitigasi terjadi kekurangan atau kehancuran logistik saat di tahapan distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan banyak kendali pada distribusi logistik akibat factor cuaca, konsisi geografis, juga ketersediaan moda transportasi. Kendala teristimewa dijumpai pada area 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, kemudian Tersulit). Yulianto mengutarakan KPU tentu membutuhkan dukungan penyelenggaraan pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja sebanding dengan kementerian kemudian lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja sejenis dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, kemudian pemerintahan Daerah,” tuturnya.
Pilihan editor: Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Rawan Dilintasi OPM, Hal ini Kata Prabowo
Artikel ini disadur dari Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara
