DKI Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Proyek Stabilisasi Pasokan lalu Harga Pangan (SPHP) akan lebih tinggi fokus pada wilayah yang dimaksud nilai beras mediumnya lebih besar besar dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Sektor Ketersediaan kemudian Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengutarakan pada tempat yang dimaksud disebut "merah" atau memiliki nilai tukar lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kepulauan Maluku serta Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini tidak jumlah yang tersebut disalurkan, tapi efektivitas di penurunan tarif di wilayah yang disalurkan," ujar Ketut dalam Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan bisa jadi dikerjakan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila ke Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan biaya beras dalam wilayah yang mana dianggap terus-menerus tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah keseluruhan yang digunakan serupa rata pada tiap daerah, tidak ada lagi mampu diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini cuma (volume beras yang dimaksud sama), tapi tak ada penurunan harga. Ini adalah bermetamorfosis menjadi koreksi kami, evaluasi kami ke tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi untuk penjual yang digunakan berjualan beras Stabilisasi Pasokan dan juga Harga Pangan (SPHP) dalam melawan biaya eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah jadi wajib. Wajib kemudian apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang tersebut berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, nilai tukar beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan biaya beras. Oleh karenanya, ia menekankan tiada boleh ada permainan tarif di dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
