Jakarta – Istilah kabinet zaken tak lain sebuah kabinet dalam mana anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan juga tidak sebagai representasi dari partai urusan politik tertentu. Namun demikian, anggota kabinet zaken juga dapat berasal dari kalangan partai politik.
Dalam sejarahnya, kabinet zaken muncul antara tahun 1957 hingga 1959, pasca negara mengalami beberapa periode ketakstabilan. Munculnya kabinet zaken tak terlepas dari pembaharuan kebijakan pemerintah ke akhir era Demokrasi Liberal juga awal era Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno mengusulkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif untuk Demokrasi Liberal yang dianggap tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
3 Zaken Kabinet Era Orde Lama
1. Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang mana dibentuk setelahnya pembubaran Republik Negara Indonesia Serikat (RIS). Kabinet ini resmi disampaikan pada tanggal 7 September 1950 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Kabinet ini merupakan hasil dari koalisi antara partai Masyumi serta PNI (Partai Nasional Indonesia), meskipun tak ada anggota PNI yang dimaksud terlibat di dalamnya. Hal ini menyebabkan PNI berada pada oposisi dengan Murba dan juga PKI. Pembentukan kabinet ini memungkinkan Partai Masyumi untuk mempunyai total kursi terbanyak di DPR pada pada waktu itu.
Sebagai kabinet zaken, Kabinet Natsir sejumlah diisi oleh golongan non-partai serta ahli, seperti Djuanda Kartawidjaja yang dimaksud menjabat sebagai Menteri Perhubungan lalu Hamengkubuwono IX yang digunakan ditunjuk sebagai Wakil Utama Menteri.
2. Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang terbentuk setelahnya pembubaran Republik Indonesi Serikat pada tanggal 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Formatur Ir. Sukarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer juga menunjuk Ir.
Djuanda Kartawidjaja sebagai Utama Menteri. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya (Zaken Kabinet) sebab bukan berasal dari partai urusan politik juga miliki dua anggota militer dalam dalamnya.
Mr. Wilopo merupakanpendiri kabinet ini juga menjabat sebagai perdana menteri ketujuh. Kabinet ini terbentuk pasca pembubaran Kabinet Sukiman-Suwiryo yang tersebut diduga lebih tinggi condong ke Blok Barat.
Kabinet Wilopo resmi terbentuk pada tanggal 1 April 1952 dengan susunan anggota yang berasal dari beraneka partai kebijakan pemerintah dengan total kursi yang tersebut berbeda-beda. Susunan kabinet ini terdiri dari beberapa pemukim ahli di bidangnya atau disebut sebagai kabinet Zaken.
3. Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda terbentuk pasca jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 14 Maret 1957. Jatuhnya kabinet sebelumnya disebabkan oleh permasalahan dunia usaha yang digunakan menyebabkan demonstrasi buruh yang tersebut dikomandoi oleh PKI.
Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer juga menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Utama Menteri. Kabinet Djuanda ini tidak ada berasal dari partai urusan politik lalu memiliki dua anggota militer pada dalamnya.
Kabinet Djuanda dikenal sebagai kabinet zaken dikarenakan keberhasilannya di beraneka prestasi, seperti membentuk Dewan Nasional, memperjuangkan Irian Barat, serta mempercepat pembangunan. Kabinet ini berlangsung dari April 1957 hingga Juli 1959.
Setelah era Kabinet Djuanda, tak ada lagi kabinet zaken yang digunakan terlihat di pemerintahan Indonesia, baik pada era Orde Baru maupun era Reformasi. Bagaimana kabinet Prabowo kelak? Rasanya mustahil sebagai kabinet zaken.
KAKAK INDRA PURNAMA | EIBEN HEIZIER | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Langkah Jokowi Lima Tahun ke Depan kemudian Usulan Kabinet Zaken
Artikel ini disadur dari Catatan Reshuffle Kabinet: Belajar 3 Kabinet Zaken yang Muncul di Era Orde Lama
