JAKARTA – Dewan Perkotaan Amsterdam telah lama melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor merek lantaran takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Pusat Kota yang dimaksud bertanggung jawab melawan kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang dimaksud bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, walaupun hingga pada waktu ini belum diinformasikan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal di program juga risiko spionase” sebagai alasan utama langkah tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang disebutkan juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang tersebut aman bagi peretas, penjahat dunia maya, kemudian pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di dalam Rusia, kantor pusatnya pada masa kini berlokasi dalam Dubai lalu perusahaan yang disebutkan resmi terdaftar dalam Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain pada Belanda belum memberlakukan larangan sejenis terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China akibat kegelisahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap di waktu lima tahun.
