Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga di tempat Tahun Pertama pemerintahan Prabowo
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat di RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini tambahan rendah tari belanja K/L di APBN 2024 yang mana sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang dimaksud sengaja dilaksanakan pemerintah pada waktu ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih banyak kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Hal ini sebab kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di konferensi pers RAPBN 2025 dan juga nota keuangan di area Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DKI Jakarta pada hari terakhir pekan (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang mana telah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang mana lain itu masih di-retain di dalam belanja non KL, yang tersebut makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada 10 yang dimaksud memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di area 2025 nanti, Kementerian Perlindungan (Kemenhan) menjadi yang mana paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang digunakan mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Defense pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, serta pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian serta Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang dimaksud antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan permintaan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya kemudian pendapatan ke-13.
