Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang tersebut dilakukan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang mana tambahan fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan keadaan pada lapangan agar tidaklah menghambat daya saing lapangan usaha nasional ke berada dalam persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku usaha lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong pertumbuhan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, lalu rute produksi dari di negeri yang tersebut digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang terlibat pada pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar lebih banyak kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih besar berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemanfaatan produk-produk di negeri tidak semata-mata perihal kepentingan ekonomi, tapi juga masalah memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri tidak semata masalah nomor atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak hanya sekali memacu bidang untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem bidang lokal agar meningkat dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
