Ini adalah Tantangan Utama pada Pengembangunan Wisata pada Gorontalo

GORONTALO – Wisata Gorontalo mungkin saja tidak ada sepopuler wilayah wisata lain di tempat Indonesia Timur. Namun, bila berbicara perihal potensinya, pariwisata di area provinsi ini sebetulnya sangat besar dan juga layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Perjalanan Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo miliki setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, lalu 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo miliki 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, dan juga 61 restoran serta 47 cafe.
Tidak hanya sekali itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk mengiklankan kemungkinan yang mana dia milik. Terdapat 30 event yang tersebar pada kabupaten/kota, dan juga tiga di area antaranya bahkan masuk pada kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Peluang Usaha Pariwisata dan juga Kondisi Keuangan Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Perjalanan Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan prospek wisata di dalam Gorontalo dihadapkan oleh beberapa tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang dinilai bukan ideal untuk menggalakkan pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata di dalam sini. Solusinya kita terus menggerakkan masuknya pembangunan ekonomi pada sektor pariwisata,” kata Aryanto pada waktu ditemui pada Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor kegiatan bisnis di dalam pariwisata ini dengan menggandeng dinas penyertaan modal untuk pelatihan menyebabkan proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan untuk investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian dan juga lembaga terkait. Seperti pengerjaan infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.






